KATA
PENGANTAR
Puji
syukur senantiasa kami curahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
rahmat dan karunia yang telah diberikan, kami dapat menyusun makalah ini dengan
baik.
Makalah
ini disusun sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diberikan yaitu,
pengertian serta ciri-ciri masyarakat madani, proses menuju masyarakat madani,
kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat
Indonesia dalam menuju masyarakat madani.
Semoga
makalah ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan membantu kita
dalam proses pembelajaran kita. Dari lubuk hati yang paling dalam, sangat
disadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik
yang membangun sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih.
Penyusun
kelompok 3
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian masyarakat madani
Secara umum, masyarakat madani (civil society)
adalah masyarakat yang beradab
Dalam menjalani membangun, dan
memaknai kehidupannya. Istilah Masyarakat madani
Diperkenalkan oleh mantan wakil perdana
menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim.
Menurutnya, arti masyarakat madani adalah system sosial
yang subur berdasarkan prinsip
moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
individu dengan kestabilan
masyarakat.
Madani
adalah kelembagaan sosial yang melindungi warga Negara dari perwujudan
kekuasaan Negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam
kehidupan politik berdemokratis.
Adapun
pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian masyarakat madani yakni:
a. Rumusan
PBB, menyatakan bahwa masyarakat yang demokratis dan menghargai hukum dignity
atau hak-hak tanggung jawab manusia.
b. Thomas
Paine, menyatakan bahwa masyarakat madani adalah suatu ruang tempat warga dapat
mengembangkan kepribadiannya dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan
secara bebas dan tanpa paksaan.
c. Nucholish
Madjid, mendefenisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang merujuk pada
masyarakat islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di negri Madinah.
d. Gellner,
menyatakan masyarakat madani adalah sekelompok institusi/lembaga dan asosiasi
yang cukup kuat untuk mencegah tirani politik, baik oleh Negara maupun
komunal/komunitas.
B.
Ciri-ciri/karakteristik masyarakat
madani
Masyarakat madani memiliki beragam ciri, baik
secara umum maupun pendapat para ahli.
1. Ciri-ciri/karakteristik
masyarakat madani secara umum sebagai
berikut:
a. Diakui
semangat pluralism, artinya plularis menjadi sebuah keniscayaan yang tidak
dapat dielakkan, sehingga plularita telah menjadi suatu kaidah yang abadi.
b. Sikap
toleran antara sesama agama dan umat agama lain. Sikap toleran merupakan sikap suka mendengar dan menghargai pendapat
dan juga pendirian orang lain.
c. Tegaknya
prinsip demokrasi. Demokrasi tidak sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi
juga pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan masyarakat untuk
semakin sejahterah.
d. Keadilan
sosial, dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang
proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup
seluruh aspek kehidupan.
e. Free
public sphere, yaitu adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam
mengemukakan pendapat.
2. Ciri-ciri/karakteristik
masyarakat madani menurut Bahmuller (1997)
a. Terintegrasinya
individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan
kontak sosial dan aliansi sosial.
b. Menyebarkan
kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat
dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternative.
c. Terjembataninya
kepentingan-kepentingan individu dan Negara karna keanggotaan
organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap
keputusan-keputusan pemerintah.
d. Meluasnya
kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengajui keterkaitannya
dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
e. Adanyan
kebebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai
perspektif.
C. Proses
menuju masyarakat madani
Proses
terbentuknya masyarakat madani akan sangat tergantung pada dua unsur
Pokok, yaitu pemerintah Negara pada
satu bagian dan masyarakat/rakyat pada bagian lainnya. Dibutuhkan komitmen yang
kuat diantara kedua unsur diatas atau kompak dan saling mendukung guna
menciptakan masyarakat madani yang handal. Untuk menuju masyarakat madani,
unsur rakyat/masyarakat dituntut untuk dipenuhinya syarat-syarat sebagai
berikut:
1.
Pemahaman yang sama, pada tingkat awal
sangat perlu adanya pemahaman bersama dikalangan masyarakat yang disebut
masyarakat madani. Paling tidak secara konsepsional, prinsip-prinsip dasar masyarakat
madani itu harus dipahami bersama sehingga relative tidak ada lagi yang tidak
memahami hal-hal yang digariskan dalam prinsip-prinsip dasar masyarakat madani
tersebut.
2.
Keyakinan dan saling percaya, yaitu
menumbuhkembangkan rasa saling percaya dikalangan masyarakat bahwa masyarakat
madani adalah masyarakat pilihan yang terbaik dalam mewujudkan suatu system
sosial yang dicita-citakan.
3.
Satu hati dan saling tergantung, pada
tahap ini diperlukan juga kondisisatu hati dalam menentukan arah kehiduoan.
Satu hati dan saling tergantung, mempunyai arti perlunya dikondisikan satu hati
dalam menentukan arah kehidupan.
4.
Kesamaan pandangan tentang tujuan dan
misi, apabila kondisi satu hati dalam masyarakat menunjukkan benih-benih yang
menggembirakan, kesamman pandangan, baik mengenai tujuan dan misi, menjadi
lebih mudah untuk diwujudkan. Peredaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan
masyarakat tentu tidak dapat diabaikan begitu
Saja.
Namun, perbedaan itu bukan untuk diarahkan menjadi sesuatu yang bersifat
uniformity, tetapi dalam wujud unity.
Bentuk nyata
masyarakat madani secara sederhana dapat kita lihat dengan berkembangnya budaya
gotong-royong diberbagai daerah di Indonesia. Masing-masing masyarakat di Indonesia dengsn
keberagaman etnik,bahasa, agama, dan adat istiadat telah memiliki mekanisme dan
pengaturan sosial yang berbeda. Namun demikian seluruh aktivitas tersebut
dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan.
Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang harus kita
kembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat
madani.
D. Kendala
yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani
Masyarakat
madani yaitu kelompok masyarakat yang berorientasi sacara sosial,
Politik, dan ekonomi. Dalam konteks
kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
public yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat harus
diberdayakan agar berperan aktif dalam mendukung terwujudnya
sistesystemrintahan yang baik. Masyarakay madani merupakan masyarakat yang
memiliki toleransi yang sangat baik, sehingga dalam segala bidang dan demi
kemajuan Negara, seluruh masyarakat dapat mengerti, memahami dan menghargai
perbedaan.
Di Indonesia,
masyarakat belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi masyarakat madani. Syarat
menjadi masyarakat madani diantaranya:
1.
Kualitas sumber daya manusia yang tinggi
yang tercermin antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profersionalmya untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.
Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan
pokok sendiri (mampu mengatasi ketergantungan) agar tidak menimbulkan
kerawanan, terutama dibidang ekonomi.
3.
Semakin mantap mengandalkan
sumber-sumber pembiayaan dalam negri (berbasis kerrakyatan) yang berarti
ketergantungan kepada sumber pembangunan dari luar negri semakin kecil atau
tidak ada sama sekali.
4.
Secara umum telah memiliki kemampuan
ekonomi, system politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis,
tangguh serta berwawasan global.
Kendala
Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani masih termasuk taraf yang lumayan
berat karna dari sudut pandang luarpun telah terlihat banyaknya kesetimpangan
sosal, politik yang belum stabil dan sumber daya manusia yang belum semuanya
dapat diajak berkompromi.
Pembahasan
mengenai kendala terwujudnya masyarakat madani di Indonesia dalam bidang
politik. Misalnya pada luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, belum didukung secara maksimal
oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah
didaerah yang memadai, serta belum sempurnanya perangkat peraturan bagi
pengelolaan sumber daya alam di daerah.
